PSI Tambah Kader dari Partai Lain, Pengamat Sebut Ada Indikasi Krisis Figur
Jakarta - Langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merekrut lebih dari 10 kader dari berbagai partai politik mendapat sorotan dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, strategi tersebut belum tentu mampu meningkatkan kekuatan elektoral PSI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.
Pernyataan itu disampaikan Jamiluddin menanggapi keterangan Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, terkait bergabungnya sejumlah kader dari partai lain ke PSI. Ia menilai fenomena tersebut justru menunjukkan adanya persoalan kaderisasi di internal partai.
"Pengakuan Ahmad Ali itu menunjukkan rasa bangganya PSI mampu membajak kader partai lain. Ahmad Ali ingin menampilkan PSI sebagai partai yang lebih menarik, lebih terbuka, dan memiliki masa depan yang lebih baik," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin, 22 Juni 2026.
Namun, menurut Jamiluddin, terdapat persoalan lain di balik kebanggaan tersebut.
"Padahal, di balik kebanggaan itu sesungguhnya terdapat kegagalan kaderisasi di PSI. Bahkan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa PSI sedang mengalami krisis figur," ujarnya.
Jamiluddin menilai krisis figur itu bahkan menyentuh posisi ketua umum partai. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari adanya penunjukan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI.
"Biasanya ketua harian ditunjuk ketika ketua umum memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Namun, Kaesang Pangarep tidak termasuk dalam kategori tersebut," katanya.
Ia berpandangan PSI saat ini belum cukup percaya diri untuk meningkatkan perolehan suara secara signifikan hingga dapat lolos ke DPR RI pada Pileg 2029. Karena itu, PSI dinilai memilih langkah yang lebih pragmatis dengan merekrut kader dari partai lain yang telah memiliki modal sosial, tingkat popularitas, dan basis pendukung.
"PSI tidak perlu mengeluarkan sumber daya besar dan waktu yang panjang untuk membentuk kader dari nol. Dalam waktu singkat, PSI bisa mendapatkan kader yang siap bertarung demi memenangkan partai pada Pileg 2029," jelasnya.
Meski demikian, Jamiluddin meragukan efektivitas strategi tersebut. Ia menilai sebagian besar tokoh yang bergabung ke PSI bukan figur yang memiliki pengaruh elektoral kuat.
"Faktanya, nama-nama yang eksodus ke PSI umumnya merupakan sosok biasa. Hanya satu atau dua orang yang berada pada level menengah, seperti Rusdi Masse. Selebihnya adalah mantan bupati, mantan anggota DPR RI, dan mantan pejabat lainnya. Di Indonesia, status mantan, termasuk mantan presiden seperti Joko Widodo, cenderung diikuti penurunan dukungan secara signifikan," paparnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai karakter pemilih Indonesia yang didominasi kelompok massa mengambang membuat peluang para kader baru membawa dukungan besar ke PSI relatif kecil.
"Jadi, jika PSI mengandalkan kader hasil bajakan untuk bisa masuk Senayan pada Pileg 2029, tampaknya akan gigit jari. PSI akan tetap menjadi partai gurem dan hanya bisa bermimpi seolah-olah sudah berada di Senayan," pungkasnya.
