Jokowi Mulai Turun Gunung, Pengamat Singgung Bayang-bayang Kekuasaan
Jakarta - Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk mulai "turun gunung" ke Lampung pada Juni 2026 memunculkan beragam tafsir politik. Kemunculan kembali Jokowi dalam aktivitas politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai tujuan dari langkah tersebut.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan agenda Jokowi tersebut langsung menjadi perhatian berbagai kalangan karena dinilai bukan sekadar kunjungan biasa.
"Langkah Jokowi yang dijadwalkan turun gunung di Lampung sontak memantik tafsir politik yang beragam. Bagi sebagian kalangan, ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sinyal bahwa gairah politiknya belum benar-benar padam meski masa jabatan telah berakhir," kata Saiful kepada RMOL, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Saiful, publik mulai mempertanyakan alasan di balik langkah tersebut, terutama karena dilakukan ketika masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
"Publik pun mulai bertanya, untuk apa langkah ini dilakukan sekarang? Apakah ini bagian dari strategi besar yang belum sepenuhnya terbuka ke publik, atau justru menunjukkan bahwa bayang-bayang kekuasaan masih sulit dilepaskan?" ujarnya.
Saiful menilai aktivitas politik yang dilakukan mantan presiden setelah menyelesaikan masa jabatan dua periode berpotensi dipersepsikan sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik.
"Ketika mantan presiden yang telah menjabat dua periode kembali aktif secara politis, wajar jika publik melihatnya bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan upaya mempertahankan pengaruh. Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan tajam apakah ini untuk kepentingan bangsa, atau ada agenda politik tertentu yang lebih personal?" katanya.
Ia juga menyoroti munculnya spekulasi yang mengaitkan langkah tersebut dengan posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Banyak yang menduga bahwa langkah ini berkaitan dengan upaya memperkuat posisi politik keluarga. Dalam politik Indonesia yang masih kental dengan patronase, dukungan figur besar seperti Jokowi tentu memiliki daya dorong yang luar biasa," tuturnya.
Menurut Saiful, kondisi tersebut turut memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait praktik dinasti politik.
"Namun di sisi lain, hal ini juga bisa mempertegas kekhawatiran publik tentang praktik dinasti politik yang semakin menguat, sesuatu yang sejak lama menjadi perdebatan di ruang publik," jelasnya.
Selain itu, Saiful juga menyinggung kemungkinan keterkaitan langkah Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, apabila Jokowi hanya menempati posisi dewan pembina, pengaruh politik yang dimiliki belum tentu dapat dimaksimalkan untuk menggerakkan partai.
"Dalam logika politik praktis, posisi simbolik sering kali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan," katanya.
Karena itu, Saiful menilai langkah "turun gunung" tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa terdapat agenda politik yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni," ujarnya.
Lebih lanjut, Saiful menegaskan bahwa yang menjadi perhatian bukan hanya citra pribadi Jokowi, tetapi juga etika politik pasca-kekuasaan di Indonesia.
"Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan, ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?" pungkasnya.
