Hilirisasi Mineral Tumbuh Pesat, Kenapa Serapan Tenaga Kerja Justru Menurun?
Jakarta - Kajian terbaru Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Green Transition Initiative (GTI) menunjukkan bahwa program hilirisasi mineral di Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas di daerah. Meski upah pekerja dan kepesertaan jaminan sosial meningkat, jumlah lapangan kerja di wilayah pusat hilirisasi justru tercatat menurun.
Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, berdasarkan hasil kajian INDEF GTI 2026 mengenai dampak hilirisasi mineral kritis di Indonesia. Kajian itu dipaparkan dalam Seri Dialog Mineral Kritis bertajuk Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta.
"Kajian INDEF Green Transition Initiative (2026) menemukan, hilirisasi membawa dampak pada sisi perlindungan sosial dan upah pekerja lokal. Di pusat hilirisasi, upah pekerja tercatat naik sekitar 10,3%, sementara kepesertaan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan ikut meningkat sekitar 2,4%," ujar Esther, dikutip Senin, 22 Juni 2026.
Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti pertumbuhan kesempatan kerja. Berdasarkan hasil kajian, jumlah lapangan kerja di kawasan hilirisasi turun sekitar 0,9 persen. Sementara itu, proporsi pekerja terdidik dan pekerja dengan status kontrak tetap hanya meningkat sekitar 0,5 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi dan aktivitas pengolahan mineral belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan jumlah tenaga kerja maupun perbaikan kualitas pekerjaan di sekitar kawasan industri.
"Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang diolah, tetapi seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Esther.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya keterhubungan kawasan industri dengan ekonomi lokal. Menurutnya, banyak kawasan industri masih beroperasi secara relatif tertutup dan belum memiliki hubungan yang kuat dengan pelaku usaha maupun tenaga kerja di sekitarnya.
Karena itu, Esther mendorong peningkatan target pengadaan lokal secara bertahap, pendampingan usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu masuk ke rantai pasok industri, serta pelibatan lebih banyak tenaga kerja dari daerah sekitar kawasan.
Persoalan serupa juga disoroti Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai manfaat ekonomi hilirisasi belum sepenuhnya mengalir ke pelaku usaha lokal di daerah.
Menurut Faisal, dari sekitar 3.000 UMKM yang ada di Morowali, hanya sekitar 30 UMKM yang berhasil masuk ke rantai pasok kawasan industri. Sementara di Morowali Utara, hanya satu dari sekitar 1.200 UMKM yang terhubung dengan rantai pasok kawasan.
Ia menegaskan bahwa penguatan rantai pasok lokal menjadi faktor penting untuk memperbesar dampak ekonomi hilirisasi terhadap masyarakat sekitar.
"Selama ini program sering berhenti pada menggugurkan kewajiban, seperti membangun rumah sakit atau puskesmas. Ke depan, yang perlu kita pikirkan adalah keberlanjutannya, apa yang harus dilakukan kepada masyarakat setelah smelter dan tambang tidak lagi beroperasi," ujar Faisal.
Dalam forum yang sama, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).
Kawasan industri yang mulai dibangun sejak 2021 tersebut diperkirakan mampu menyerap antara 60.000 hingga 100.000 tenaga kerja. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalankan program vokasi non-gelar, termasuk pelatihan bahasa Mandarin bagi sekitar 80 warga sepanjang 2023 hingga 2024 melalui kerja sama dengan pengelola kawasan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menggelar bursa kerja pada awal Juni 2026 yang menyediakan hampir 600 lowongan pekerjaan dari 21 perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
"Kualifikasi dan kompetensi ini penting agar kami menjadi bagian yang menerima manfaat maksimal dari kehadiran kawasan," kata Syarwani.
